Pekerja Migran – Menteri BUMN Erick Thohir tengah mempersiapkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan nilai pinjaman hingga Rp100 juta. Kredit ini dirancang untuk mendukung kebutuhan pekerja migran, seperti pelatihan dan training, agar mereka lebih siap menghadapi tantangan di luar negeri.
Tujuan Utama: Melindungi PMI dari Rentenir
Erick menegaskan bahwa KUR ini bertujuan melindungi PMI dari praktik lintah darat atau rentenir yang sering memberikan pinjaman dengan bunga tinggi, sehingga merugikan pekerja migran.
“Tadi juga saya sampaikan kami mendukung bagaimana pekerja migran ini dapat terlindungi dari tentu lintah darat ataupun oknum-oknum,” ujar Erick saat ditemui di kantornya, Rabu (20/11).
Dengan adanya KUR khusus ini, PMI diharapkan bisa mendapatkan akses pendanaan yang lebih aman dan terjangkau, sekaligus mengurangi risiko ketergantungan pada pinjaman ilegal. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.
KUR Khusus untuk PMI: Solusi Pembiayaan Pelatihan
Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus yang tengah disiapkan oleh Kementerian BUMN memberikan akses pinjaman hingga Rp100 juta untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI). Program ini dirancang untuk membantu PMI yang sudah memiliki sertifikat kerja dan membutuhkan dana untuk membiayai pelatihan sebelum berangkat bekerja ke luar negeri.
Skema Pembiayaan
Misalnya, jika biaya pelatihan yang diperlukan adalah Rp20 juta, maka pekerja migran dapat memperoleh pinjaman KUR hingga batas maksimal Rp100 juta. Pinjaman ini tidak hanya mencakup pelatihan tetapi juga dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan lainnya terkait persiapan kerja.
Dengan adanya KUR khusus ini, pemerintah berharap dapat memberikan solusi keuangan yang lebih aman dan terjangkau bagi PMI, sehingga mereka tidak lagi bergantung pada pinjaman dari lintah darat atau rentenir dengan bunga tinggi. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia di luar negeri melalui pelatihan yang memadai.
Skema KUR Khusus PMI: Pinjaman Hingga Rp100 Juta
Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan tersedia dengan limit hingga Rp100 juta, meskipun biaya pelatihan hanya sekitar Rp20 juta. Pinjaman ini memungkinkan PMI untuk mendapatkan akses ke dana yang diperlukan secara langsung setelah memastikan penempatan kerja mereka.
“Misalnya biayanya Rp20 juta. Nah kita sudah menyiapkan KUR itu sampai nilainya Rp100 juta. Artinya mereka bisa langsung menggunakan akses ini,” jelas Erick.
Pemberian KUR oleh Bank Himbara
KUR khusus PMI akan disalurkan melalui Bank Himbara, seperti BNI, Mandiri, dan BRI, yang memiliki kantor cabang di luar negeri. Fasilitas ini dirancang untuk mendukung PMI dengan pembayaran yang dilakukan setelah mereka bekerja di luar negeri.
Fokus Penyaluran Berdasarkan Lokasi PMI
Erick menambahkan bahwa KUR akan disesuaikan dengan lokasi-lokasi utama di mana banyak PMI bekerja, seperti:
- Hong Kong
- Korea
- Taiwan
- Negara-negara lain yang memiliki akses layanan perbankan dari Bank Himbara.
“Kan tadi kita menyesuaikan dengan peta di mana pekerja migran itu yang terbanyak. Apakah di Hong Kong, di Korea, di Taiwan atau di mana, yang kita punya aksesnya kita support,” imbuhnya.
Dengan skema ini, pemerintah memastikan PMI dapat memanfaatkan pinjaman ini dengan mudah, mendukung persiapan mereka sebelum berangkat, sekaligus memberikan sistem pembayaran yang fleksibel sesuai kondisi pekerjaan di luar negeri.
Tantangan KUR Khusus untuk PMI dan Pengelolaan Keuangan
Meski program Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) tengah digodok, masih ada tantangan yang perlu diatasi, terutama bagi PMI yang belum memiliki sertifikat kerja namun membutuhkan dana untuk pelatihan.
Solusi bagi PMI Tanpa Sertifikat
Menteri BUMN Erick Thohir menyadari perlunya langkah strategis untuk membantu kelompok ini. Pemerintah akan bekerja sama dengan kementerian lain dan berbagai pihak untuk mencari solusi terbaik agar PMI tanpa sertifikat tetap dapat mengakses pembiayaan pelatihan.
“Nah itu memang tadi salah satu yang mungkin kita harus bicara dengan kementerian lain. Memberikan solusi atau tadi kerjasama lainnya dengan berbagai pihak,” ungkap Erick.
Tantangan Finansial PMI Setelah Bekerja
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI Abdul Kadir Karding menyoroti masalah lain yang sering dihadapi PMI, yaitu pengelolaan keuangan yang buruk. Banyak PMI yang, meskipun telah bekerja lama di luar negeri, kembali ke tanah air dalam kondisi keuangan yang tidak stabil.
“Jadi saya sering mengatakan beberapa pekerja migran kita kalau pulang itu bukan tambah kaya tapi kadang-kadang tambah miskin. Banyak masalah, cerai, bawa pulang anak, hidup keluarganya hedon,” ujarnya.
Rencana Pemerintah untuk Membantu Pengelolaan Keuangan
Pemerintah berencana untuk memperkuat edukasi dan pengelolaan keuangan bagi PMI agar mereka dapat memanfaatkan pendapatan mereka secara bijak dan menghindari masalah keuangan di masa depan. Dengan langkah ini, diharapkan kesejahteraan PMI tidak hanya meningkat selama bekerja di luar negeri tetapi juga setelah mereka kembali ke Indonesia.
Baca juga artikel kesehatan lainnya.
