Sebelumnya, Menteri Keuangan menilai utang pemerintah pusat yang mencapai Rp 9.138,05 triliun hingga Juni 2025 masih berada dalam batas aman. Dalam pandangannya, ukuran utang tidak seharusnya hanya dilihat dari angka nominalnya, melainkan juga harus dikaitkan dengan kondisi ekonomi makro yang ada.
Menurut Menteri Keuangan, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi salah satu parameter utama untuk menentukan kesehatan finansial negara. Dengan utang yang hanya sekitar 39 persen dari PDB, ia berpendapat bahwa Indonesia tidak dalam posisi yang berisiko tinggi.
Dalam forum Media Gathering APBN 2026 yang berlangsung di Bogor, ia menjelaskan bahwa analisis utang harus mempertimbangkan konteks, seperti penghasilan yang diperoleh. Ia menggambarkan perbandingan utang dengan pendapatan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kestabilan keuangan.
Pentingnya Memahami Rasio Utang dan PDB dalam Ekonomi
Rasio utang terhadap PDB merupakan indikator penting bagi suatu negara untuk mengevaluasi kesehatan ekonomi. Ketika rasio ini berada di bawah 40 persen, seperti yang terjadi di Indonesia, berarti negara memiliki kapasitas untuk mengelola utangnya dengan baik. Hal ini mencerminkan bahwa pendapatan negara cukup untuk membayar kewajibannya.
Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa negara dengan rasio utang yang tinggi dibandingkan PDB menghadapi risiko yang jauh lebih besar dalam melakukan pembayaran utang. Contohnya, Jerman dengan rasio mendekati 100 persen, dan Amerika Serikat yang juga lebih dari 100 persen, mengindikasikan bahwa mereka lebih berisiko terhadap keterlambatan pembayaran.
Rasio utang yang tinggi juga dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Ketika pemerintah terlalu banyak berutang, dana yang seharusnya digunakan untuk investasi dalam infrastruktur atau program sosial bisa terhalang oleh pembayaran bunga utang yang terus meningkat. Ini bisa membatasi perkembangan ekonomi dalam jangka panjang.
Perbandingan dengan Negara-Negara Lain
Dalam perbandingan global, Indonesia memiliki posisi yang cukup baik terkait level utang. Dengan rasio utang terhadap PDB yang hanya 39,86 persen, negara ini jauh lebih rendah dibandingkan Jepang yang rasionya mencapai 250 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ruang yang lebih besar untuk mengelola utang tanpa menimbulkan kekhawatiran yang signifikan.
Penting untuk menyadari bahwa negara-negara maju seringkali memiliki rasio utang yang lebih tinggi, tetapi tetap dapat menjalankan kebijakan fiskal yang sehat. Misalnya, meskipun rasio utang Jerman tinggi, kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi negara tersebut tetap terjaga.
Dengan mempertimbangkan banyak faktor, analis ekonomi menyetujui bahwa tingkat utang yang ideal harus ditentukan oleh kapasitas sebuah negara untuk membayar utangnya, bukan hanya oleh ukuran nominal utangnya. Jika utang dikelola dengan baik, akan ada dampak positif bagi perekonomian.
Strategi Pengelolaan Utang yang Berkelanjutan
Pengelolaan utang yang efektif adalah kunci untuk mencapai keamanan finansial negara. Ini mencakup perencanaan jangka panjang dan alokasi sumber daya yang cermat untuk memastikan bahwa pembayaran utang tidak membebani anggaran negara. Kebijakan fiskal yang proaktif juga penting dalam hal ini.
Untuk mengurangi risiko, pemerintah juga harus fokus pada diversifikasi sumber pendapatan. Dengan meningkatkan pendapatan negara dari pajak dan sumber lain, tekanan pada utang dapat diminimalkan, sehingga memberikan ruang bagi investasi publik yang lebih besar.
Keberlanjutan pengelolaan utang juga memerlukan transparansi dan akuntabilitas. Dengan memastikan bahwa masyarakat memahami bagaimana dan untuk apa utang digunakan, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi keuangan dapat terjaga, yang penting bagi stabilitas ekonomi.
